Diserahkan Gubernur Sulsel HMJ Raih Peniti Emas KTNA | ||||
Peniti emas dan penghargaan KTNA itu diserahkan langsung Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Syahrul Yasin Limpo. Menariknya, HM Jaya merupakan satu-satunya sekda di Sulawesi Selatan yang mendapatkan penghargaan itu. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Kadispertanak) Palopo, Drs Abdullah MP, yang dihubungi, Selasa 26 Juli 2011 kemarin, mengatakan peniti emas dan penghargaan diberikan KTNA provinsi kepada Sekkot Palopo, HM Jaya, atas kesuksesan yang dilakukan HM Jaya dalam membina petani dan nelayan di Palopo. "Selaku pengelola anggaran di sekretariat Kota Palopo, HM Jaya telah memberikan perhatian yang begitu besar terhadap perkembangan kelompok tani dan nelayan, melalui pengalokasian anggaran," terang Abdullah. Selama ini, sambung Abdullah, Sekkot Palopo, HM Jaya memperhatikan petani dan nelayan melalui alokasi anggaran. Apalagi, HM Jaya juga termasuk sebagai pembina KTNA Palopo. "Beliau (HM Jaya, red) memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kemajuan kelompok tani dan nelayan di Kota Palopo. Bentuk sumbangsih yang diberikan, tidak hanya dalam bentuk pemikiran. Melainkan, dengan porsi anggaran untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani dan nelayan di Palopo," papar Abdullah. Atas jasa-jasanya di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan itulah, sehingga HM Jaya diberikan peniti emas dan penghargaan dari KTNA Provinsi Sulsel. "Penghargaan semacam ini sangat langka terjadi. Karena, rata-rata yang menerima penghargaan serupa hanya walikota/bupati se Sulsel. Hanya HM Jaya seorang diri satu-satunya sekda di Sulsel yang menerima apresiasi sebesar itu dari KTNA provinsi dalam bentuk peniti emas dan penghargaan," tandas Abdullah. Sekkot Palopo, HM Jaya merasa terharu atas penghargaan yang diberikan KTNA provinsi. "Ini atas kerja sama kita semua, khususnya nelayan dan petani yang tergabung dalam KTNA Palopo," tukas HM Jaya melalui pesan singkatnya yang diterima redaksi Palopo Pos malam tadi. (abk/ikh) |
Rabu, 03 Agustus 2011
Sabtu, 30 Juli 2011
MAKALE -- Kepengurusan Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Tana Toraja tahun 2010-2015 diduga terjadi dualisme. Pasalnya, selain terbentuk kepengurusan KTNA Tana Toraja yang difasilitasi KTNA Provinsi Sulsel, juga muncul KTNA tandingan yang disusun Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Tana Toraja.
Dualisme kepengurusan KTNA Tana Toraja diperkuat munculnya dua SK kepengurusan KTNA tahun 2010-2015 yang berbeda. Kepengurusan KTNA Kabupaten Tana Toraja bentukan KTNA Propinsi Sulawesi-Selatan, memiliki No:61/SKEP/KTNA-Prop.Sulsel/XI/2010, tertanggal 3 Oktober 2010. SK tersebut ditandatangani Ketua KTNA Sulsel, H Abd Rahman Daeng Tayang, SH.I dan sekretaris, Drs Kaharuddin Nur. Versi KTNA Sulsel, ketua KTNA Tana Toraja Jailani Latif Hasibuan dan Sekretaris Silas Mato'.
Sementara di lain pihak juga ada SK kepengurusan KTNA Tana Toraja yang disusun Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Tana Toraja, Ir Marthen Biu. SK tersebut bernomor 3736/XII/2010 tertanggal 6 Desember 2010 yang ditandatangani Bupati Tana Toraja, Theopilus Allorerung. Dalam SK tersebut yang ditunjuk sebagai Ketua KTNA Tana Toraja adalah, Ir Paulus Saranga M.Ed didampingi Daud Andilolo sebagai sekretaris.
Terkait munculnya, dualisme kepengurusan KTNA Tana Toraja itu disesalkan Asisten Kesra Setda Tana Toraja, Ir Petrus Nari MSi. Sebab, dualisme kepengurusan itu dapat menghambat kinerja organisasi terutama dalam rangka menghadapi Pekan Nasional (Penas) KTNA, Juni mendatang di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
"Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KTNA, bahwa kepengurusan KTNA kabupaten/kota di-SK-kan pengurus KTNA provinsi. KTNA adalah organisasi sosial yang punya hirarki secara berjenjang," tandas Petrus Nari, pada koran ini siang kemarin. Oleh karena itu, di mata Petrus Nari, kepengurusan KTNA Tana Toraja yang disusun oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Tana Toraja ilegal. Alasannya karena
pembentukan kepengurusan itu tidak punya dasar sama, termasuk tidak pernah sebelumnya dilakukan musyawarah.
"Harus diingat bahwa KTNA itu adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang punya aturan sendiri. Ini bukan organisasi pemerintah. Dan hanya Kepengurusan KTNA Tana Toraja satu-satunya yang di-SK-kan bupati seluruh Indonesia," papar Petrus Nari yang juga Mantan Kadis Pertanian Tana Toraja itu serius.
Munculnya SK Kepengurusan KTNA Tana Toraja yang di-SK-kan bupati sebagai akibat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Tana Toraja tidak faham mekanisme KTNA. Makanya, SK Bupati Tana Toraja tentang kepengurusan KTNA Tana Toraja harus dibatalkan karena tidak melalui prosedur organisasi.
"Apa kita tidak malu sama daerah lain, kalau kepengurusan KTNA Tana Toraja ditolak KTNA Provinsi. Itu karena kita tidak mengerti organisasi KTNA. Mana ada SK kepengurusan KTNA kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang ditandatangani bupati/walikota selain Tana Toraja sendiri," pungkas Petrus Nari yang juga kakak kandung anggota DPR-RI, Markus Nari.
Sumber : Palopo Pos
Dualisme kepengurusan KTNA Tana Toraja diperkuat munculnya dua SK kepengurusan KTNA tahun 2010-2015 yang berbeda. Kepengurusan KTNA Kabupaten Tana Toraja bentukan KTNA Propinsi Sulawesi-Selatan, memiliki No:61/SKEP/KTNA-Prop.Sulsel/XI/2010, tertanggal 3 Oktober 2010. SK tersebut ditandatangani Ketua KTNA Sulsel, H Abd Rahman Daeng Tayang, SH.I dan sekretaris, Drs Kaharuddin Nur. Versi KTNA Sulsel, ketua KTNA Tana Toraja Jailani Latif Hasibuan dan Sekretaris Silas Mato'.
Sementara di lain pihak juga ada SK kepengurusan KTNA Tana Toraja yang disusun Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Tana Toraja, Ir Marthen Biu. SK tersebut bernomor 3736/XII/2010 tertanggal 6 Desember 2010 yang ditandatangani Bupati Tana Toraja, Theopilus Allorerung. Dalam SK tersebut yang ditunjuk sebagai Ketua KTNA Tana Toraja adalah, Ir Paulus Saranga M.Ed didampingi Daud Andilolo sebagai sekretaris.
Terkait munculnya, dualisme kepengurusan KTNA Tana Toraja itu disesalkan Asisten Kesra Setda Tana Toraja, Ir Petrus Nari MSi. Sebab, dualisme kepengurusan itu dapat menghambat kinerja organisasi terutama dalam rangka menghadapi Pekan Nasional (Penas) KTNA, Juni mendatang di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
"Sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KTNA, bahwa kepengurusan KTNA kabupaten/kota di-SK-kan pengurus KTNA provinsi. KTNA adalah organisasi sosial yang punya hirarki secara berjenjang," tandas Petrus Nari, pada koran ini siang kemarin. Oleh karena itu, di mata Petrus Nari, kepengurusan KTNA Tana Toraja yang disusun oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Tana Toraja ilegal. Alasannya karena
pembentukan kepengurusan itu tidak punya dasar sama, termasuk tidak pernah sebelumnya dilakukan musyawarah.
"Harus diingat bahwa KTNA itu adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang punya aturan sendiri. Ini bukan organisasi pemerintah. Dan hanya Kepengurusan KTNA Tana Toraja satu-satunya yang di-SK-kan bupati seluruh Indonesia," papar Petrus Nari yang juga Mantan Kadis Pertanian Tana Toraja itu serius.
Munculnya SK Kepengurusan KTNA Tana Toraja yang di-SK-kan bupati sebagai akibat Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Tana Toraja tidak faham mekanisme KTNA. Makanya, SK Bupati Tana Toraja tentang kepengurusan KTNA Tana Toraja harus dibatalkan karena tidak melalui prosedur organisasi.
"Apa kita tidak malu sama daerah lain, kalau kepengurusan KTNA Tana Toraja ditolak KTNA Provinsi. Itu karena kita tidak mengerti organisasi KTNA. Mana ada SK kepengurusan KTNA kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang ditandatangani bupati/walikota selain Tana Toraja sendiri," pungkas Petrus Nari yang juga kakak kandung anggota DPR-RI, Markus Nari.
Sumber : Palopo Pos
Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak saat menyampaikan sambutan Rembuk Utama KTNA Nasional. (Photo:gusdut)
Dalam sambutannya Gubernur H Awang Faroek ishak mengatakan pembangunan pertanian dalam arti luas harus ditingkatkan dalam rangka memperkuat ketahanan pangan daerah bahkan negara. Selanjutnya dalam usaha pengembangan pertanian dalam arti luas tersebut perlu dukungan untuk menyatukan persepsi dari semua stakeholders. Salah satunya yaitu KTNA, yang merupakan organisasi dengan tujuan meningkatkan usaha tani-nelayan se tanah air.
Awang berharap dalam rembug utama KTNA bisa melahirkan terobosan-terobosan yang jitu beserta teknologi baru dalam upaya meningkatkan produktifitas usaha pertanian dalam arti luas.
“KTNA merupakan mitra kita untuk pembangunan pertanian dalam arti luas ini,” ujarnya.
Rembug utama KTNA tersebut diikuti oleh pengurus KTNA Nasioanl maupun Provinsi dan Kabupaten se tanah air. Dihadiri juga beberapa Gubernur dan kepala daerah se Indonesia, serta unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kaltim dan Kukar.
Acara pembukaan rembug tersebut, ditandai dengan pemukulan kentongan oleh Awang Faroek didampingi Ketua KTNA Nasional Winarno Tohir dan Wakil Bupati Kukar HM Ghufron Yusuf.(mdi)
pemukulan kentongan oleh Gubernur Awang Faroek, menandai secara resmi pembukaan Rembug Utama KTNA Nasional. (Photo:gusdut)
Sabtu, 23 Juli 2011
SIDRAP -- Selain diwarnai Rembug Paripurna dan Rembug Madya, puncak pelaksanaan kegiatan Musyawarah Tudang Sipulung (TS) tingkat Provinsi Sulsel dilaksanakan Kamis, 21 Juli hari ini
juga akan diisi pemberian pin emas kepada Bupati Sidrap, H Rusdi Masse dari pengurus KTNA Provinsi Sulsel sebagai bentuk penghargaan kepada bupati yang telah mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional. Sesuai jadwal, puncak musyawarah TS tersebut dihadiri Gubernur Sulsel, H Syahrul Yasin Limpo dan Wagub Sulsel, Agus Arifin Nu'mang. Syahrul juga dijadwalkan melakukan kunjungan ke beberapa wilayah di Sidrap khususnya lokasi peternakan dan lokasi pertanian. Gubernur akan menyaksikan langsung potensi peternakan seperti pembiakan dan penggemukan sapi. Sekaligus menyambangi lokasi peternakan ayam yang baru-baru ini dilanda flu burung yakni di Desa Tanete dan Kanie. Bupati Sidrap, H Rusdi Masse kemarin berharap, pelaksanaan kegiatan tingkat Provinsi itu, bisa menjadi pelajaran berharga khususnya bagi pemerintah dan masyarakat Sidrap dalam mengembangkan pembangunan dari berbagai sektor. "Kita cukup bangga jadi tuan rumah, dan tentu saja kita berharap ini akan menjadi spirit bagi masyarakat Sidrap, khususnya masyarakat petani untuk terus berinovasi meningkatkan hasil produksi pertanian, baik beras yang menjadi komoditi utama maupun komoditi lainnya yang saat ini juga dikembangkan di Sidrap termasuk jagung dan lainnya," jelas Rusdi. Rusdi menambahkan, untuk sektor pertanian, Pemkab telah memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan sektor pertanian terutama membantu kesulitan petani. Untuk stok pupuk, Rusdi Masse mengklaim selama hampir tiga tahun ini tidak ada lagi kelangkaan pupuk. Itu berkat dana talangan pupuk yang disiapkan Pemkab di setiap tahun anggaran. Di sektor irigasi, lanjutnya, selain pengerukan saluran irigasi yang dilakukan secara berkala, juga dibangun bendungan baru sebagai bentuk daya dukung meningkatkan produksi padi khususnya di wilayah sawah tadah hujan. Pelaksanaan TS di Sidrap terbilang melalui persiapan matang. Sekretaris Kabupaten Sidrap, H Ruslan harus turun langsung mengkoordinir kesiapan tugas-tugas sejumlah SKPD yang terlibat dalam Musyawarah TS. "Segala sesuatunya harus disiapkan dengan matang, kita harus mampu menunjukkan pelayanan terbaik bagi para tamu kita," ujar Ruslan. (sah)
juga akan diisi pemberian pin emas kepada Bupati Sidrap, H Rusdi Masse dari pengurus KTNA Provinsi Sulsel sebagai bentuk penghargaan kepada bupati yang telah mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional. Sesuai jadwal, puncak musyawarah TS tersebut dihadiri Gubernur Sulsel, H Syahrul Yasin Limpo dan Wagub Sulsel, Agus Arifin Nu'mang. Syahrul juga dijadwalkan melakukan kunjungan ke beberapa wilayah di Sidrap khususnya lokasi peternakan dan lokasi pertanian. Gubernur akan menyaksikan langsung potensi peternakan seperti pembiakan dan penggemukan sapi. Sekaligus menyambangi lokasi peternakan ayam yang baru-baru ini dilanda flu burung yakni di Desa Tanete dan Kanie. Bupati Sidrap, H Rusdi Masse kemarin berharap, pelaksanaan kegiatan tingkat Provinsi itu, bisa menjadi pelajaran berharga khususnya bagi pemerintah dan masyarakat Sidrap dalam mengembangkan pembangunan dari berbagai sektor. "Kita cukup bangga jadi tuan rumah, dan tentu saja kita berharap ini akan menjadi spirit bagi masyarakat Sidrap, khususnya masyarakat petani untuk terus berinovasi meningkatkan hasil produksi pertanian, baik beras yang menjadi komoditi utama maupun komoditi lainnya yang saat ini juga dikembangkan di Sidrap termasuk jagung dan lainnya," jelas Rusdi. Rusdi menambahkan, untuk sektor pertanian, Pemkab telah memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan sektor pertanian terutama membantu kesulitan petani. Untuk stok pupuk, Rusdi Masse mengklaim selama hampir tiga tahun ini tidak ada lagi kelangkaan pupuk. Itu berkat dana talangan pupuk yang disiapkan Pemkab di setiap tahun anggaran. Di sektor irigasi, lanjutnya, selain pengerukan saluran irigasi yang dilakukan secara berkala, juga dibangun bendungan baru sebagai bentuk daya dukung meningkatkan produksi padi khususnya di wilayah sawah tadah hujan. Pelaksanaan TS di Sidrap terbilang melalui persiapan matang. Sekretaris Kabupaten Sidrap, H Ruslan harus turun langsung mengkoordinir kesiapan tugas-tugas sejumlah SKPD yang terlibat dalam Musyawarah TS. "Segala sesuatunya harus disiapkan dengan matang, kita harus mampu menunjukkan pelayanan terbaik bagi para tamu kita," ujar Ruslan. (sah)
Langganan:
Postingan (Atom)