Sabtu, 06 Agustus 2011

HARGA BERAS

Harga beras tak perlu ditekan
Oleh Sepudin Zuhri
Published On: 01 August 2011
JAKARTA: Harga beras yang terus bergerak naik tidak perlu ditekan, karena dapat mengurangi konsumsi perkapita, sedangkan bagi masyarakat miskin dibantu melalui alokasi beras rakyat miskin (raskin).

Mantan Menteri Pertanian periode 2000-2004 Bungaran Saragih berpendapat pemerintah tidak perlu menekan harga beras, karena hal itu dapat menurunkan konsumsi perkapita.

Menurut dia, swasembada beras dapat dicapai melalui intervensi permintaan yaitu menurunkan konsumsi perkapita yang saat ini mencapai 139 kg perkapita per tahun, tertinggi di dunia.

Hal tersebut, kata dia, dibarengi dengan kebijakan pemerintah untuk memberikan keleluasaan kepada Bulog dalam menyerap beras petani dengan harga pasar, sehingga Bulog tidak kesulitan untuk mendapatkan beras sebanyak 3 juta ton setahun.

“Biarkan saja harga naik. Dengan demikian orang akan mengurangi konsumsi beras. Masyarakat menengah ke atas akan mengurangi konsumsi beras, sedangkan rakyat miskin tetap dijamin dengan raskin,” ujarnya kepada Bisnis, akhir pekan kemarin.

Dia menilai pemerintah tidak konsisten dengan kebijakan beras. Berdasarkan data BPS, ada surplus beras dan peningkatan produksi padi tahun ini, kata dia, di sisi lain pemerintah memberikan izin impor beras dengan kuota 1,6 juta ton pada tahun ini.

Bungaran berpendapat jika berniat swasembada dan tidak impor beras, maka pemerintah harus membuat harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras fleksibel. “Artnya Bulog dapat membeli pada harga pasar sampai mendapatkan 3 juta ton beras setahun, kalau sudah ada 3 juta ton disetop pengadaan. Kalau produksi [gabah] nasional cukup ngapain impor.”

Dia menambahkan dengan pernyataan pemerintah bahwa ada surplus produksi beras, berarti sudah swasembada, sehingga tidak perlu impor beras. Menurut dia, impor beras disebabkan ketidakmampuan Bulog dalam membeli beras dan gabah dari petani di dalam negeri.

Seharusnya Bulog juga membeli beras dan gabah petani dengan harga pasar dibandingkan dengan membeli beras dari luar negeri, karena uang dapat berputar di domestik. “Izinkan Bulog membeli dengan harga pasar sampai dia mendapatkan 3 juta ton, jadi dia jangan dibatasi dengan harga tetapi dibatasi dengan jumlah,” jelasnya.

Pemerintah telah mengeluarkan Inpres No.8/2011 yang memperbolehkan Bulog membeli dengan harga pasar di daerah setempat. Namun, Inpres itu keluar pada April tahun ini, padahal panen dimulai pada Februari 2011, sehingga Inpres itu dinilai terlambat.

“Sudah ditentukan HPP, jadi bukan salah Bulog. kenapa Bulog diikat tangan dan kaki dengan HPP, sehingga tidak dapat membeli [beras].”

Bungaran menambahkan pemerintah tidak mengizinkan Bulog membeli beras di dalam negeri, tetapi mengizinkan untuk impor. “Ini pemerintah tidak konsisten. tetapi masih mengimpor, di mana logikanya. Padahal, karena Bulog tidak dimampukan untuk mendapatkan stok itu, HPP siapa yang membuat ya pemerintah juga.”

Menurut dia, Inpres tersebut seharusnya keluar pada Desember 2010, sehingga Bulog dapat memaksimalkan pengadaan tahun ini.

Dia meragukan data surplus beras, karena harga di dalam negeri terus bergerak naik. Seharusnya sesuai dengan hukum ekonomi, lanjutnya, maka jika ada surplus, harga tidak perlu naik. “Jadi, datanya salah. Ada beras, dibilang kelangkaan juga ada beras, yang menengah ke atas mengurangi konsumsi, sehingga konsumsi nasional berkurang.

Vietnam dan Thailand mampu menjadi eksportir beras, karena konsumsi komoditas itu di kedua negara itu rendah. Jika konsumsi beras perkapita di dalam negeri hanya 100 kg per tahun, menurut dia, maka Indonesia dapat mengekspor beras sebanyak 7 jtua ton.

Dia menegaskan jika ingin swasembada beras, maka jangan hanya memikirkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga harus mengurangi konsumsi. Jika orientasi meningkatkan produksi, kata dia, maka dapat merusak lingkungan seperti penambahan lahan, penggunaan pupuk dan pestisida yang terus meningkat.

“Jadi itulah, kalau menurut saya ada inkonsistensi dalam kebijakan perberasan kita, maka kita kesulitan, kita tidak perlu impor, kalau Bulog fleksibel membeli dalam harga pasar sampai dia mendapatkan stok sampai 3 juta, rakyat miskin tertolong dan rakyat menengah ke atas bairkan harga beras mahal.”

Menurut dia, kondisi sekarang ada kecenderungan pemerintah akan mengambil alih peran atau kembali seperti pada masa orde baru. “Pemerintah mau takeover, seperti mulai impor jagung, kedelai, beras, karena rakyat menunggu dari pemerintah.”

Pemerintah telah mencanangkan program Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan berbasis Korporasi (GP3K) pada lahan seluas 585.217 hektare dengan target produksi 3,67 juta ton gabah kering giling setara dengan 2 juta ton beras yang diharapkan langsung diserap oleh Perum Bulog.

Program GP3K merupakan pola kerja sama BUMN dengan petani melalui pola bayar panen (yarnen) di mana seluruh kebutuhan sarana produksi petani dibantu dalam bentuk pinjaman natura dan innatura dan dikembalikan atau dibayar oleh petani seteah panen.

Biaya lahan sawah Rp3,39 juta per ha untuk pupuk dan biaya pengoalahn, sedangkan biaya di lahan kering Rp1,79 juta per ha. Namun, jika menggunakan benih hibrida, maka biaya bertambah sebesar 30%. Adapaun kebutuhan biaya dari program GP3K pada lahan seluas 585.217 ha sekitar Rp2 triliun.

Menurut Bungaran, program itu menunjukkan pemerintah akan mengambil alih peran seperti pada masa orde baru. Padahal, perusahaan besar, kata dia, tidak lebih pintar dari petani kecil untuk tanaman padi. “Lebih pinter petani kita untuk padi.”

Dia menuturkan pemerintah telah mencoba program seperti itu melalui PT Pertamina dan PTPN, tetapi gagal. Untuk padi, lebih cocok oleh petani kecil, kendati seharusnya petani memiliki lahan sedikitnya 1-2 ha. Namun, hal itu terjadi jika sebagian besar penduduk telah pindah ke sektor jasa dan industri.

Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir mengatakan program GP3K tidak untuk menambah lahan, tetapi hanya berupaya meningkatkan produktivitas padi.

Selain itu, melalui program itu, kata dia, Bulog akan mendapatkan kepastian pasokan beras dan gabah. Adapun, harga beli dari Bulog, kata dia, tidak lagi berdasarkan HPP, tetapi berdasarkan harga di pasar di daerah setempat melalui referensi harga dari BPS.

Winarno mengakui beberapa petani menolak untuk mengikuti program tersebut, tetapi sebagian petani lainnya bersedia untuk mengikuti program itu. (bsi)
Seminar Hasil Penas di Sidrap
SIDRAP, UPEKS--Untuk mengevaluasi hasil Pekan Nasional (Penas) XIII, yang diikuti sejumlah anggota KTNA dan instansi terkait dari Sidrap di Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Kaltim, akhir pekan lalu, hasilnya diseminarkan.
Sekkab Sidrap, H Ruslan SH MAP, menyampaikan ucapan terima kasih kepada perwakalin asal Sidrap yang telah menyumbangkan tenaga, pikiran, dan waktu dalam mengikuti Penas tersebut dengan baik.
Penas tersebut, bertujuan meningkatkan motivasi dan kegairahan petani, nelayan dan juga pelaku agribisnis dalam pembangunan sistem usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan melalui kemitraan dan saling menguntungkan serta menumbuh kembangkan minat petani dan nelayan.
Dalam cara Penas di Tanggarong itu, sebagai ajang untuk saling memberikan pembelajaran antar sesama peserta, bertukar informasi dan pengalaman antara petani tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, nelayan, peneliti, penyuluh dari pihak swasta dan pemerintah untuk membangkitkan semangat, tanggung jawab serta kemandirian bagi petani nelayan.
"Pada acara Penas kemarin, tentu ada beberapa teknologi yang dapat diadopsi sekaligus diaplikasikan di lapangan, untuk dikembangkan dan bermanfaat bagi di daerah kita, khususnya bagi petani dan nelayan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan di daerah ini," jelas Ruslan.
Dalam acara seminar itu, para peserta diberikan kesempatan menyampaikan hasil yang didapatkan dari Penas di Tenggarong. Secara bergilir yang tampil menyampaikan pemaparan mereka terkait hasil Penas adalah  Ketua KTNA Sidrap, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi , Dinas PSDA dan Badan Penyuluh dan Ketahanan Pangan.
Sementara Kadis PSDA Sidrap, Ir H Imran Abidin MSi, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa saat ini terjadi perbaikan tanggul yang bobol beberapa waktu lalu. Imran mangakui bahwa perbaikan tanggul dilaksanakan lebih cepat dari jadwal.
Selanjutnya Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan, Ir H Abd Azis MM, menyampaikan bahwa ayam gaga asal Sidrap yang dipamerkan serta dipersentasekan di Penas, mendapat penghargaan. Dan penghargaan itu diterima Gubernur Sulsel, H Syahrul Yasin Limpo.

Rabu, 03 Agustus 2011

Pengurus KTNA Sulsel 2011~2016



SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK KTNA SULAWESI SELATAN
MASA BHAKTI 2011 – 2016
I.  
DEWAN PEMBINA


Ketua
Gubernur Sulawesi Selatan


Wakil ketua
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan


Wakil Ketua
Ketua DPRD Sulawesi Selatan


Wakil Ketua
Sekretaris Daerah Prov Sulawesi Selatan


Anggota
1.      Kepala Bappeda Prov Sulawesi Selatan



2.      Kepala Dinas Pertanian TPH.



3.      Kepala Dinas Peternakan dan Keswan.



4.      Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan



5.      Kepala Dinas Perkebunan



6.      Kepala Dinas Kehutanan



7.      Kepala Badan Ketahanan Pangan



8.      Kepala Dinas PU Pengairan



9.      Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah



10.  Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan


II.                 
DEWAN  PERTIMBANGAN ORGANISASI


1.      H. Opu Sidik



2.      H. Musyafir  Kelana  Arifin  Nu’mang, S Sos.



3.      H. Sopyan Sopamena, S.E.
4.      Imam Wibisono



    I.            PENGURUS

1.      Ketua
H. Abd. Rahman Dg. Tayang, S.H.I.
Takalar

Ketua I
Muh. Yunus, S.E.
Bone

Ketua II
Andi Ampanangi, B.E.
Luwu


Ketua III
Drs. Tahang, M.Ed.
Enrekang

Ketua IV
Muhammad Rum
Palopo

Ketua V
Hj. Andi Novrita A Langgara
Bantaeng

Ketua VI
Kusnadi DL
Gowa

Ketua VII
Marni, S.Pd.
Bulukumba

Ketua VIII
Drs. Andi Subur Toro
Barru

2.      Sekretaris
La Tellese
Sidrap

Wakil Sekretaris
Drs. Muh Asri
Bantaeng

Wakil Sekretaris
Drs. Mappaita Awe
Takalar

Wakil Sekretaris
Ir. Syaharuddin
Wajo

3.      Bendahara
Drs. Kaharuddin  Nur DM
Gowa

      Wakil Bndahara
H Masri HB
Bone

Wakil Bendahara
Hj. Jumatiah
Makassar

1.      Bidang -bidang



a)      Bidang Pertanian


1.      Kamaruddin, S.Pd.
Enrekang


2.      Andi Iskandar
Luwu


3.      Andi Ishak Ahmad, S.E.
Bulukumba


4.      H. Bukramang
Sidrap


5.      Muh Arsyad
Bantaeng


6.      Drs. Duser, S.E
Palopo


7.      M Jufri Basri
Pinrang

b)     Bidang Kelautan dan Perikanan



1.      H. Badaring
Parepare


2.      Drs. Baharuddin Lalang
Jeneponto


3.      Ir. H. Mustam
Sidrap


4.      Syamsuddin Lantara
Bulukumba


5.      H. Hasbi
 Luwu Timur


6.      Ihsan
Wajo


7.      Diana Dg Ngai
Takalar

c)      Bidang Kehutanan



1.      Drs. Andi Ridwan
Bulukumba


2.      H. Ambo Lappi
Luwu Timur


3.      Bunga Jumania, S.Pd.
Parepare


4.      Burhani
Bantaeng


5.      Aziz Bali
Takalar


6.      Galib Sappe
Barru


7.      Benyamin Sampe
Toraja Utara

d)     Bidang Industri Perdagangan dan Koperasi


1.      Tarakka
 Pinrang


2.      H. Hery P.
Sidrap


3.      Drs. A. Bahtiar
Soppeng


4.      Nurmiati Unde
Pinrang


5.      Kamil
Bulukumba


6.      Ramlah
Maros


7.      H Abd Rahman
Makassar

e)      Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Kepemimpinan



1.      A Agussenge Ibrahim BM,SE
Pinrang


2.      H Arifai
Sidrap


3.      Mawardi
Bulukumba


4.      Ir. Abd. Rajab R.
Enrekang


5.      Ambo Ala
Wajo


6.      Ernawati, S. Pd.
Gowa


7.      Abd Gaffar
Makassar

f)       Bidang Hukum dan HAM


1.      H. A. Syamsul Fajar
Bantaeng


2.      Drs. Husain
Palopo


3.      Rojoniati, S.P., M.P.
Luwu


4.      Ramli
Luwu Utara


5.      Syuaib, S.Pd.
Bulukumba


6.       Eliaspasalli
Toraja Utara


7.      Nasrullah Dg Lawa
Takalar

g)      Bidang Pemberdayaan wanita


1.      Hj. St. Hasnah, S.Pd.
Takalar


2.      Sri Rustiani, S.Pd.
Luwu


3.      Herawati
Pangkep


4.      Nursiah N.
Sinjai


5.      Hasnah Tinggi
Sidrap


6.      Maisyarina
Palopo


7.      Suriani, SP
Barru

h)     Bidang Pemberdayaan Pemuda


1.      Akhsan
Barru


2.      H. Jumadil
Pinrang


3.      Muh. Asri
Bulukumba


4.      Drs. Sulaiman Kitta
Jeneponto


5.      Wellang Tellese, S.E.
Sidrap


6.       Sultan Demmu
 Soppeng


7.      Ahmad Ahmadi
Bone



i)        Bidang Media Komunikasi dan Informasi


1.      Kahar
Maros


2.       Haeruddin
Makassar


3.      H. Zainuddin Nuji
Gowa


4.      Mardia, S.Pd.
Bantaeng


5.      Ilham Maddo, S.E.
Sinjai


6.      H M Yusuf Kalettu, S.Pd.
Sidrap


7.      Drs Abd Karim Mabe
Gowa

j)       Bidang Lingkungan Hidup


1.      Drs. Rahmat
Luwu Utara
 

2.      Syamsuddin
Barru


3.      Hj. Yumming, S.Pd.
Pinrang


4.      Usman Situru
Jeneponto


5.      Ruth Alik
Tator


6.      Sucipto Langsang, S.P.
Bone


7.      Syamsuddin Dg Nyarrang
Gowa

k)     Bidang Penelitian dan Pengembangan


1.      Muhtar
Sinjai


2.      Ir. Paulus Saranga, M.Ed.
Tana Toraja


3.      Samsul Jamal
Maros


4.      Muh. Jufri Rate
Gowa


5.      Heri Bertus
Tator


6.      Mursalim
Palopo


7.      Tetty  Rante Labi
Toraja Utara

---------------------------------------------------------------------------
MAJELIS PIMPINAN REMBUG (MPR)







   




Muhammad Yunus, S.E.
Ketua/Anggota




La Tellese
Sekretaris/ Anggota




Andi Ampanangi, BE
Anggota




Marni, S.Pd.
Anggota




Drs. Kaharuddin Nur DM
Anggota